Search results
Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. 3. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas,
4 days ago · Tugas Direktorat Sekolah Dasar menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. 2 ...
Tata Kelola sekolah dasar menjadi elemen strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun sekolah untuk merubah kondisi sekolah menjadi lebih baik. Beberapa langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sekolah dasar bermutu diantaranya:
Jan 4, 2024 · PTUN singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Sesuai namanya, fungsi PTUN adalah sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Objek peradilan tata usaha negara meliputi bidang hukum administrasi negara, baik pusat maupun daerah.
13 hours ago · Kedua, pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4, yang mengatur bahwa negara harus mengalokasikan setidaknya 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan. Pada kenyataannya, anggaran pendidikan belum mencapai angka tersebut.
Mar 30, 2022 · Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisis masalah yang ada dalam ketatausahaan di sekolah dasar. Sehingga nanti didapatkan sebuah upaya dalam mengatasi permasalahan...
People also ask
Mengapa di sekolah negeri biasanya mengerjakan pekerjaan tata?
Apa yang dimaksud dengan Tata Usaha Negara?
Apa yang menyebabkan pekerjaan tata di sekolah negeri?
Apa fungsi tata usaha dalam lembaga pendidikan formal?
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
