Yahoo Web Search

  1. Family Friendly. Romantic Hotels for Couples. Beach Resorts. Accommodation. The coolest and most beautiful hotels. Chic, designer stays. Our Handpicked Hotel guide.

    The closest thing to an exhaustive search you can find - SMH

  2. Find The Best Free Online Games on Poki. Start Playing Now. No Downloads or Registration. Play Directly in Your Browser

Search results

  1. Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) unit pelaksana teknis; 4) tata kerja; dan 5) pendanaan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri.

  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri

  3. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

  4. The Ministry of Home Affairs (Indonesian: Kementerian Dalam Negeri; abbreviated as Kemendagri) is an interior ministry of the government of Indonesia responsible for matters of the state. The ministry was formerly known as the Department of Home Affairs (Departemen Dalam Negeri; Depdagri) until 2010 when the nomenclature of the Department of ...

  5. Pelan Strategik Kementerian Dalam Negeri (PSKDN) 2021-2025 merupakan rujukan dan panduan asas bagi semua warga Kementerian dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai keseluruhan fungsi teras KDN.

  6. 2 days ago · Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi politik politik luar negeri Indonesia dalam upaya memitigasi pandemi global COVID-19 adalah kepentingan nasional Indonesia dan konstelasi politik ...

  7. People also ask

  8. LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kerja sama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota dengan Organisasi Kemasyarakatan, untuk

  1. People also search for