Search results
Jun 28, 2019 · Etika publik dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan publik yang sejatinya diterapkan sebagai pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. ... pejabat publik tidak mengetahui apa itu etika publik ...
ETIKA DALAM KEBIJAKAN Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik Ditulis oleh: Dr. Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.AP. Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
Feb 2, 2024 · Dengan memperhatikan etika dan moral, para pengambil kebijakan dapat membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa kebijakan dibuat dengan integritas dan mempertimbangkan kepentingan bersama, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik akan meningkat. Selain itu, penerapan etika dan moral dalam pengambilan ...
- Ikhtisar
- Pengertian Etika Politik
- Tujuan Etika Politik
- Urgensi Etika Politik
- Dimensi Etika Politik
Ilustrasi etika politik. Foto: Edi Wahyono/Detik.com
Dalam menjalankan kehidupan berpolitik diperlukan etika politik agar keadilan dapat ditegakkan. Etika politik ini perlu terus ditekankan setiap waktu sebagai pengingat bagi setiap orang yang terlibat dalam politik.
Tanpa etika politik, kehidupan bernegara akan menjadi kacau. Misalnya banyak pejabat secara sewenang-wenang menggunakan kekuatan politiknya untuk kepentingan pribadi, hingga akhirnya banyak kasus hukum yang menjerat para tokoh.
Lantas apa itu etika politik? Simak penjelasan lengkap mengenai etika politik, mulai dari pengertian, tujuan, urgensi, dan dimensinya.
Dilansir dari situs Universitas Siliwangi dan UIN Raden Fatah, etika politik adalah filsafat moral tentang nilai politis dalam kehidupan manusia. Etika moral menjadi standar nilai kemanusiaan dalam menjalankan kehidupan berpolitik.
Secara etimologis, etika politik berasal dari dua kata, yaitu etika dan politik. Etika merupakan kata dari bahasa Yunani yaitu 'ethos' yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan dan cara berfikir. Sedangkan 'ethikos' berarti susila, adab atau kelakuan, dan perbuatan.
Sementara arti dari politik menurut KBBI Kemdikbud adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan, misal sistem pemerintahan. Arti lainnya yaitu segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.
Menurut Muhammad Nasaruddin, etika politik adalah upaya untuk memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi yang lebih adil. Yang dimaksud kebebasan adalah partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik, termasuk berserikat, berpendapat, dan pers tanpa tekanan.
Setidaknya ada tiga tujuan dari etika politik:
Dapat mengatur kehidupan berpolitik agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Etika politik diharapkan dapat menghasilkan individu-individu serta institusi-institusi politik yang berkualitas.
Etika politik menjadi sebuah tolok ukur kepribadian seorang politisi, mulai dari sifat hingga bagaimana kinerjanya.
Dikutip dari buku Etika Politik oleh Eko Handoyo dari Universitas Negeri Semarang, etika politik memiliki urgensi tinggi dan sangat diperlukan. Urgensinya semakin meningkat ketika kondisi politik sedang kacau.
Dalam kondisi normal, etika politik tetap memiliki urgensi sebagai code of conduct atau dasar dalam bertindak. Tentu sebuah organisasi, termasuk negara, memiliki visi dan misi. Para tokohnya harus menerapkan etika politik tidak menyimpang dari visi dan misi tersebut.
Berikut ini tiga hal yang membuat etika politik memiliki urgensi dalam kehidupan sosial-politik:
Dari segi otoritas, politik selalu membutuhkan legitimasi meskipun betapa kasarnya politik yang dijalankan suatu organisasi. Legitimasi ini merujuk pada norma dan nilai moral, serta aturan hukum.
Dari segi korban, politik yang tidak adil dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Adanya korban akan membangkitkan simpati dan reaksi dari masyarakat yang terusik hingga muncul aksi protes kepada elite politik.
Dari segi kekuatan politik, pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang terjadi terus menerus memunculkan kesadaran untuk menyelesaikan masalah secara adil.
Etika politik memang lebih mengatur kehidupan para pelaku di dalam tata kelola negara. Akan tetapi tata kelola ini akan menyangkut seluruh ranah kehidupan, mulai sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik itu sendiri.
Ada tiga dimensi yang berkaitan dengan etika politik:
Dimensi pertama adalah melihat etika politik untuk kesejahteraan masyarakat, perdamaian, kebebasan, dan keadilan. Tujuan ini harus dirumuskan dalam kebijakan sesuai visi dan misi. Pemimpin harus mampu menentukan arah yang jelas melalui kebijakan yang akuntabel.
Dimensi kedua yaitu dilihat dari sisi sarana untuk mencapai tujuan. Sarana ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara dan institusi-institusi sosial.
Etika membedakan “BAIK & BURUK”. Sukar menentukan & membatasi kriteria BAIK & BURUK ( amat baik, cukup, agak, kurang & tidak baik ) krn sifat yg TIDAK UNIVERSAL. Dibedakan dgn “BENAR & TIDAK BENAR”. BAIK belum tentu BENAR & BENAR belum tentu BAIK. Kebenaran bersifat SUBYEKTIF dan tidak ada suatu kebenaran mutlak, krn kebenaran adalah ...
Nov 26, 2023 · Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS. Pancasila, sebagai pilar utama dalam pembentukan negara Indonesia, bukan hanya menjadi doktrin konstitusional tetapi juga menjabat sebagai landasan etika yang mendalam dalam pembuatan kebijakan publik. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab ...
People also ask
Apa itu etika dalam kebijakan publik?
Apa itu etika publik?
Bagaimana etika membentuk kebijakan publik yang adil dan demokratis?
Apa itu etika lingkungan dalam kebijakan publik?
Apa perdebatan etika terkini dalam konteks kebijakan publik?
Apa tujuan etika administrasi publik?
Etika sektor publik. Etika di sektor publik merupakan topik luas yang biasanya dianggap sebagai cabang etika politik. Di sektor publik, etika membahas premis fundamental dari tugas administrator publik sebagai "pelayan" bagi publik. Dengan kata lain, itu adalah pembenaran moral dan pertimbangan untuk keputusan dan tindakan yang dibuat selama ...
